Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012

Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 – Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah saat ini kerap kali berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (public interest) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu produk hukum yang telah diterbitkan pada era Kabinet Indonesia Bersatu Ke II adalah Undang-undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan No.2 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat dengan UU PTUP. Pengesahan UU PTUP terhitung sejak tanggal 16 Desember 2012. Hingga saat terbitnya UU PTUP masih memunculkan pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat, karena dengan diterbitkanya PP Pengadaan Tanah dianggap mempermudah eksekusi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dengan mengatasnamakan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.  Sudah barang tentu, berbagai pendapat pro dan kontra yang dikeluarkan oleh berbagai elemen masyarakat, masing-masing memiliki dasar alasan, argumentasi. Dengan demikian setidaknya terdapat permasalahan atau isu hukum penting untuk dibahas dan didiskusikan berkenaan dengan kehadiran undang-undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan sebagaimana ditetapkan. Melalui training ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang pengadaan tanah dengan peraturan perundangan yang terkait yakni Undang-undang No.5 Tahun 1960, Undang-undang No.20 Tahun 1961 berdasarkan kajian normatif menurut Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan serta manfat yang diperoleh berbagai pihak terkait pengesahan UU ini.

 

MATERI:

1. Pengaturan Hukum Pertanahan di Indonesia
2. Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (UU PTUP)
3. Sinkronisasi dan Relevansi UU No. 20 Tahun 61 dan PMDN No. 15 Tahun75 dengan UU No. 2 Tahun 12
4. Struktur, Filosofi, Nomenklatur dan Prinsip/Azas Terkait UU No. 2 Tahun 2012
5. Manfaat bagi Swasta dan Kepentingan Umum atas UU No. 2 Tahin 2012
6. Pokok-pokok Pengadaan Tanah
7. Penyelenggaraan Pengadan Tanah
8. Sumber Dana Pengadaan Tanah
9. Hak, Kewajiban, Dan Peran Serta Masyarakat

 

INSTRUKTUR:

Dr. Leli Joko Suryono, SH, M.Hum and Team

 

METODE:

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

 

PESERTA:

Pejabat/ staf pada Departemen Legal, Para pejabat yang sering berhubungan dengan masalah-masalah Pengadaan, Mereka yang berminat mengetahui seluk beluk pengadaan lahan untuk kepentingan umum.

 

FASILITAS:

1. Training Hand Out
2. Digital Material
3. Certificate
4. Exclusive Souvenir
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor

 

Jadwal Pelatihan 2024

JAN - FEB	MAR - APR	MEI - JUN	JUL - AGST	SEP - OKT	NOV - DES
2 - 4 Jan	5 - 7 Mar	1 - 3 Mei	2 - 4 Jul	5 - 7 Sept	5 - 6 Nov
9 - 11 Jan	12 - 14Mar	7 - 9 Mei	9 - 11 Jul	12 - 14 Sept	12 - 13 Nov
17 - 19 Jan	19 - 21 Mar	14 - 16 Mei	16 - 18 Jul	19 - 21 Sept	19 - 20 Nov
23 - 25 Jan	26 - 28 Mar	21 - 23 Mei	23 - 25 Jul	27 - 28 Sept	26 - 27 Nov
30 Jan - 1 Feb	2 - 4 Apr	28 - 30 Mei	30 Jul - 1 Agst	3 - 5 Okt	3 - 4 Des
6 - 8 Feb	16 - 18 Apr	4 - 6 Jun	6 - 8 Agst	10 - 12 Okt	10 - 11 Des
13 - 15 Feb	23 - 25 Apr	11 - 13 Jun	13 - 15 Agst	15 - 16 Okt	17 - 18 Des
20 - 22 Feb		18 - 20 Jun	27 - 29 Agst	24 - 26 Okt	23 - 24 Des
27 - 29 Feb		25 - 27 Jun	29 - 31 Agst	29 - 30 Okt

Waktu dan tempat:

Pukul 08.30 – 16.00 WIB

Hotel Berbintang di Yogyakarta

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request