UU Ketenaga-Kerjaan, Outsourcing Implementasi Dan Permasalahannya

UU Ketenaga-Kerjaan, Outsourcing Implementasi Dan Permasalahannya – Dalam pelatihan ini akan membahas masalah perancangan konsep perjanjian, penyelesaian dalam permasalahan hubungan industrial, dan manajemen PHK serta implementasi manajemen K3 dalam operasional perusahaan bahkan akan membahas kebijakan pemerintah dalam menangani teknis pembayaran pesangon pada pekerja yang di PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mempunyai efek konsekuensi dalam penjelasan hak dan kewajiban baik pengusaha maupun pekerja serta sebagai dasar pegangan hukum bila terjadi perselisihan di masa yang akan datang.

Di dalam Undang – undang No. 13 Tahun 2003 dibahas mengenai Ketenagakerjaan yang disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Dan diperkuat lagi terbitnya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang memiliki dampak sangat besar dalam penanganan masalah-masalah perselisihan perburuhan di Indonesia. Meskipun Undang-undang tersebut telah satu tahun terlambat untuk diimplementasikan disebabkan faktor teknis, Pemerintah, Januari 2006 lalu sudah melakukan tekadnya dalam menerapkan UU tersebut, yang sekaligus menghapuskan fungsi P4D maupun P4P yang selama ini berfungsi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan tingkat daerah dan pusat. Didalam UU kedua tersebut telah diatur beberapa hal mengenai apa saja yang harus tertuang dalam perjanjian kerja, persyaratan dan konsekwensinya. Dimana terbagi kedalam 2 (dua) perbedaan yaitu : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT), dan Borongan Pekerjaan (Outsourcing), Penyelesaian Hubungan Industrial dan PHK.

Namun, dalam perjalanan waktu ada beberapa peraturan yang akan berubah terkait dalam perlindungan mengenai hak-hak pekerja terutama dalam mekanisme teknis pembayaran pesangon pekerja yang di PHK. Direncanakan peraturan tersebut akan rampung pada tahun 2007 ini dengan melakukan hearing pada pihak – pihak yang terkait dalam penentuan kebijakan tersebut.

 

MATERI:

• OUTSOURCING
  • Pemahaman Pengertian Outsourcing
  • Outsourcing dalam Trend Bisnis Global dan Perspektif Pengusaha
  • Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada perusahaan Lain
  • Syarat-syarat Pekerjaan yang dapat diserahkan
  • Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
• PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
  • Perjanjian Kerja dan Jenisnya
  • Dasar-dasar Pembuatan Perjanjian Kerja
  • PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya yang penyelesaiannya paling lama 3 (tiga) tahun
  • Kewajiban Pengusaha dalam PKWT 5. Perubahan PKWT menjadi PKWTT
• PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu)
  • Perjanjian Kerja dan Jenisnya
  • Dasar-dasar Pembuatan Perjanjian Kerja
  • Kewajiban Pengusaha dalam PKWTT
• STUDI KASUS DAN CONTOH BENTUK DRAFT PERJANJIAN
  • OUTSOURCING
  • PKWT
  • PKWTT

• MANAJEMEN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
  • BERDASARKAN UU No. 2 / 2004 DAN CONTOH STUDI KASUS
• MANAJEMEN SOLUSI EFEKTIF DALAM MENYELESAIKAN PHK TANPA KONFLIK
  • Kebijakan
  • Manajemen PHK Moderen
  • Pemecahan Perselisihan
  • Studi Kasus
• KEBIJAKAN MANAJEMEN K3 PADA KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN
• PENGEMBANGAN PROGRAM JAMSOSTEK DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA YANG DI PHK
  • Kebijakan dan Peraturan Yang Berlaku Dalam Perlindungan Pekerja Yang Di PHK
  • PT Jamsostek Sebagai Salah Satu Badan Penyelenggara Jaminan Sistem Tenaga Kerja
  • Rancangan Peraturan Pemerintah Mengenai Pembayaran Pesangon Pekerja Yang Di PHK Melalui PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)  

 

 

INSTRUKTUR:

Dr.Leli Joko Suryono, SH,. M.Hum and Team

 

METODE:

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

 

PESERTA:

HR/Personal Director, HR/Personal Manager, HR Professional, Corporate Counsel/Pengacara, staf legal, perusahaan konsultan (hukum, bisnis, HR, dan tenaga kerja) serta para praktisi HR.

 

FASILITAS:

1. Training Hand Out
2. Digital Material
3. Certificate
4. Exclusive Souvenir
5. Qualified Bag
6. Training Photo
7. Training room with full AC facilities and multimedia
8. Once lunch and twice coffee break every day of training
9. Qualified Instructor

 

Jadwal Pelatihan 2024

JAN - FEB	MAR - APR	MEI - JUN	JUL - AGST	SEP - OKT	NOV - DES
2 - 4 Jan	5 - 7 Mar	1 - 3 Mei	2 - 4 Jul	5 - 7 Sept	5 - 6 Nov
9 - 11 Jan	12 - 14Mar	7 - 9 Mei	9 - 11 Jul	12 - 14 Sept	12 - 13 Nov
17 - 19 Jan	19 - 21 Mar	14 - 16 Mei	16 - 18 Jul	19 - 21 Sept	19 - 20 Nov
23 - 25 Jan	26 - 28 Mar	21 - 23 Mei	23 - 25 Jul	27 - 28 Sept	26 - 27 Nov
30 Jan - 1 Feb	2 - 4 Apr	28 - 30 Mei	30 Jul - 1 Agst	3 - 5 Okt	3 - 4 Des
6 - 8 Feb	16 - 18 Apr	4 - 6 Jun	6 - 8 Agst	10 - 12 Okt	10 - 11 Des
13 - 15 Feb	23 - 25 Apr	11 - 13 Jun	13 - 15 Agst	15 - 16 Okt	17 - 18 Des
20 - 22 Feb		18 - 20 Jun	27 - 29 Agst	24 - 26 Okt	23 - 24 Des
27 - 29 Feb		25 - 27 Jun	29 - 31 Agst	29 - 30 Okt

Waktu dan tempat:

Pukul 08.30 – 16.00 WIB

Hotel Berbintang di Yogyakarta

Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam

In House Training Depend on request